SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) melakukan pemetaan untuk melanjutkan pembangunan Jalur Lingkar Selatan (JLS) yang saat ini masih menyisakan 230 kilometer (KM) dari perencanaan total sepanjang 604 KM.
“Kami berkomitmen tahun ini dilakukan percepatan JLS. Nantinya untuk anggaran bisa dicarikan dan dipetakan. Bisa menggunakan APBD, APBN atau menggunakan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU),” ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Sabtu (28/9).
Khofifah mengaku, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan instansi vertikal Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia berharap nantinya akan ada sindikasi bank atau konsorsium, sehingga ada koneksitas dalam hal ini. “Jika sudah jadi baru akan dilakukan pembagian APBD akan berapa yang dibutuhkan,” katanya.
Khofifah sudah mengumpulkan kepala daerah dan juga Bappeda untuk mengidentifikasi penyelesaian JLS di masing-masing daerah. Pihaknya bersama kepala daerah dan juga jajaran setrategis di Jatim juga mengkaji pelibatan investor untuk menyelesaian proyek JLS. “Kalau mengundang investor masuk maka kita harus menghitung dulu berapa investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi sampai berapa, break event point-nya (BEP) berapa tahun ini dihitung,” ujarnya.
Mantan menteri sosial ini mengungkapkan, untuk melanjutkan pembangunan JLS jika hanya mengandalkan APBD dan APBN sangat kecil. Kalau hanya untuk membuka jaringan konektivitas, tentu Indonesia Timur lebih membutuhkan. “Sama-sama membutuhkannya pasti Jatim diharapkan lebih banyak mendorong investasi untuk bisa melanjutkan sisa JLS. Dengan JLS ini nantinya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi sampai berapa persen, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tumbuh berapa persen,” jelasnya.
Sementara itu anggota DPRD Jatim dari dapil Madura Mohammad Ashari berharap Pemprov Jatim juga membangun JLS di wilayah Madura. Menurutnya, jalan tersebut menghubungkan Sreseh, Pengarengan, Modung dan Kwanyar. “Kalau ada JLS perjalanan dari Bangkalan ke Sampang bisa lebih cepat karena tidak melewati pasar tumpah yang sering macet,” katanya.
Politisi Partai Nasdem ini menambahkan, sebenarnya sudah ada perencanaan, layout hingga pembebasan lahan. Namun menurutnya, ada lahan milik PT Garam yang belum bisa dibebaskan. Kalau Pemprov Jatim bisa menfasilitasi dan membantu pendanaan, baik untuk fisik jalan, maka JLS Madura bisa cepat terwujud,” terangnya.
Ashari mengaku optimistis dengan keberadaan JLS di Madura, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Sampang juga bisa meningkat. Menurutnya hingga saat ini, Sampang masih menempati peringkat terbawah di Jatim dalam hal kemiskinan yakni 23 persen.
