Progres pembangunan Trans Kalimantan yang dikerjakan Kementerian PUPR. (Suara.com/Dian Hapsari)
Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mempercepat pemerataan ekonomi.
Ketersediaan infrastruktur akan meningkatkan kualitas hidup, mendorong pergerakan ekonomi daerah, mengurangi biaya logistik, dan memunculkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan. Atas dasar itulah, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla terus mengejar pembangunan infrastruktur, karena bertujuan untuk mempercepat pemerataan ekonomi.
Selain pos lintas batas negara (PLBN) dan infrastruktur permukiman di perbatasan, pemerintah juga membangun jalan paralel perbatasan di Kalimantan. Hal ini sesuai dengan Nawa Cita, yaitu membangun dari pinggiran dalam rangka menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Salah satu yang tengah dikebut oleh pemerintah adalah percepatan pembangunan Trans Kalimantan, termasuk perbatasan Indonesia-Malaysia. Untuk memantau progres pembangunan jalur Trans Kalimantan ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) melaksanakan "Ekspedisi Susur Trans Kalimantan" selama lima hari, dimulai Rabu (5/9/2018) sampai Sabtu (9/9/2018).
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Balikpapan KemenPUPR menargetkan, akses jalan perbatasan negara sepanjang 1.070 km yang tengah dibangun tersebut dapat beroperasi fungsional pada 2019.
Adapun akses jalan perbatasan yang dibangun adalah jalan yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Barat - Tiong Ohang - Long Pahangai - Long Boh - Long Nawang - Pujungan - Langap - Kemuat - Malinau - Mensalong - Sei Menggaris hingga Sei Ular.
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII, Refly Ruddy Tangkere, menuturkan, ada tiga infrastruktur konektivitas yang akan disusuri. Ketiga infrastruktur yang masih dalam tahap pembangunan ini termasuk dalam proyek strategis nasional atau PSN, yakni jalan perbatasan Indonesia - Malaysia di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, Jembatan Pulau Balang, dan Jalan Tol Balikpapan - Samarinda.
"Ekspedisi ini dilakukan untuk mengabarkan kepada Indonesia tentang kondisi eksisting dan progres pembangunan, serta harapan masyarakat setempat," kata Refly, di Hotel Grand Tjokro Balikpapan, Selasa (4/9/2018) malam.
Ia mengungkapkan, total ruas jalan nasional pada 2015 sepanjang 7.619 km, yang terdiri dari 1.204 km di Kalimantan Selatan, 2.002 km di Kalimantan Tengah, 1.710 km di Kalimantan Timur, 585 km di Kalimantan Utara, dan di Kalimantan Barat sepanjang 2.117 km. Pada akhir 2018, seluruh fasilitas ini diharapkan sudah dapat digunakan oleh masyarakat Kalimantan.
"Kami berharap, seluruhnya tembus dan fungsional pada 2019. Sementara itu, untuk bisa dibangun sesuai standar nasional dan desain besar (grand design) hingga pengaspalan, diprediksi akan tuntas pada 2025," ujarnya.
