Akses pemanfaatan air bersih oleh masyarakat terus dikebut pemerintah lewat pengembangan sejumlah infrastruktur. Langah ini dilakukan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) lewat menyediaan sumber air baku guna memenuhi kebutuhan perusahaan-perusahaan air minum yang ada di daerah.
Peningkatan pasokan air baku diharapkan mampu memenuhi kebutuhan perusahaan daerah air minum (PDAM) guna mengurangi biaya produksi air, sehingga bisa menambah jumlah masyarakat yang mendapat layanan air bersih.
“Banyak yang sudah kita capai dan ada yang belum. Kita terus berupaya menambah pasokan air baku dan pembangunan sistem pipa transmisi,” kata Dirjen Cipta Karya, Kementerian PUPR, Danis H Sumadilaga disela-sela acara Indonesia Water &WasteWater Expo & Forum yang berlangsung di Jakarta, Rabu (18/9).
Menurut Danis, pembangunan sumber air baku dan pipa transmisi memanfaatkan empat skema pembiayaan, yaitu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBD, swasta dan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). “Semua harus berperan serta akan akses penyediaan air bersih bagi masyarakat lebih luas bisa terealisasi,”imbuhnya.
Diungkapkan, pembiayaan dari APBN 2020 2020 dianggarkan sebesar Rp 8 triliun. Alokasi itu terbesar dari keseluruhan anggaran Dirjen Cipta Karya. Ia mengakui jumlah itu masih belum cukup mencukup karena hanya mampu membiayai sekitar 40 persen kebutuhan. Selebihnya dipenuhi Pemerintah Daerah (Pemda), perusahaan itu sendiri atau swasta maupun KPBU.
“Jadi kita targetkan ada 10 juta sambungan baru ke depan atau sekitar 50-60 juta masyarakat yang memperoleh akses air minum,” kata Danis.
Terkait pelaksanaanpameran, Danis berpendapat sangat penting karena selain menyamakan persepsi dalam rangka mengevaluasi regulasi yang sudah ada, juga perlu mengadopsi berbagai kemajuan teknologi pengelolaan air minum agar perusahaan-perusahaan dalam beroperasi bisa menekan biaya produksi serta mengurangi tingkat kebocoran air. Sejumlah teobosan teknologi dan inovasi diharapkan bisa mendorong PDAM beroperasi lebih efisien.
Sementara itu, Ketua Umum Perusahaan Air Minum Seluruah Indonesia (Perpamsi), Haris Yasin Limpo dalam kesempatan yang sama berharap dukungan pemerintah lebih optimal untuk membantu perusahaan air minum di berbagai daerah mengatasi kendala operasional selama ini, terutama regulasi dan struktur harga di mana biaya produksi lebih mahal dibanding harga jual.
“Dari 400 PDAM anggota Perpamsi, sekitar 40-50 diantaranya sakit karena merugi,” kata Haris.
Regulasi air bersih yang baik, terutama dalam mendorong Pemerintah Daerah, Swasta dan KPBU berinvestasi pada ketersediaan air baku, diharapkan bisa menurunkan biaya produksi, sehingga operasional perusahaan lebih sehat.
“Kita perlu terobosan kebijakan yang sinkron antara pusat dan daerah, agar Indonesia dapat menciptakan swasembada air pada 2030 mendatang,” kata Haris.
Saat ini, skema hibah pemerintah dalam bentuk subsidi sambungan rumah tangga cukup efektif membantu PDAM dalam menekan biaya sambungan. “Skema itu sangat membantu PDAM dalam memperluas sambungan rumah tangga,” pungkasnya.
